1/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

2/AJ

MERGER, KONSOLIDASI, AKUISISI BADAN USAHA PERBANKAN DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA TINJAUAN PADA BANK UMUM

3/A

PERTANGGUNG GUGATAN RUMAH SAKIT ATAS KESALAHAN PROFESIONAL DOKTER DALAM KAITANNYA DENGAN PELAYANAN MEDIS

4/AJ

PELAKSANAAN PROGRAM KALI BERSIH (PROKASIH) DAN PERILAKU MASYARAKAT DAEARAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KARANG MUMUS DI SAMARINDA

5/AJ

PELAKSANAAN PEWARISAN DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT PALEMBANG DEWASA INI

6/AJ

PERANAN DINAS KEBERSIHAN KOTA MADYA UJUNG PANDANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MENUJU KOTA ADIPURA

7/AJ

PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN PENETAPAN PERATURAN DESA

8/AJ

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DI KELURAHAN SESETAN, KEC. DENPASAR SELATAN, KODYA DENPASAR DAN DI PN DENPASAR)

9/AJ

KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR.

10/AJ

EKSPLOITASI KETENAGA KERJAAN DALAM SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DI KAB. BANYUMAS

11/AJ

PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT PEMALANG (SUATU TINJAUAN YURIDIS)

12/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERDAFTAR (STUDI KASUS PEMALSUAN PRODUK HOLLAND BAKERY)

13/AJ

EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMIKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

14/AJ

PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAHAN KELURAHAN MENJADI PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KAB BANYUMAS

15/AJ

LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

16/AJ

IMPLEMENTASI NIATAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANATA HUKUM DAERAH YANG LEGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS

17/AJ

PPENENTUAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS (SUATU TINJAUAN YURIDIS)

18/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGA KERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DI KAB. PURBALINGGA

19/AJ

TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN DI KOTA SINGKAWANG.

YY.3

KEDUDUKAN DAN PERAN MPR SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI KOMPERATIF TENTANG PERANAN MPR PADA MASA ORDE BARU DAN MASA REFORMASI)

20/AJ

ANALISIS YURIDIS HAK PENGGANDAAN DAN PENERBITAN BUKU PELAJARAN SEKOLAH PT BALAI PUSTAKA DALAM PERSPEKTIF UU NO 5 TH 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

UGM 2005

21/AJ

UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN

UGM 2004

22/AJ

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN

BISNIS UGM 02

23/AJ

TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANATARA PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DENGAN PT PALINDO JAYA UTAMA SURABAYA

H. BISNIS 2004

24/AJ

SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BPD KAL.TIM

2002

25/AJ

UPAYA HUKUM BRI KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET

UGM 2004

26/AJ

PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKASI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGN EXCHANGE) KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA

2004

27/AJ

PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGAN NYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE

2004

28/AJ

GUGATAN PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASARKAN UU MEREK

2003

29/AJ

KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

2004

30/AJ

PENGERTIAN SUMIR DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-2 NO.4 TAHUN 1998

2002

31/AJ

UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET

2004

32/AJ

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHU BUNGAN DI KABUPATEN TEGAL SETELAH BERLAKU NYA UU NO : 22 TH ‘99 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

2003

33/AJ

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MEREK DARI DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG MEREK DI D.I.Y.

2003

34/AJ

ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENERBITAN PERS

2004

35/AJ

PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DAN PENGATURAN NYA DI INDONESIA

2003

36/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA

2003

37/AJ

KAJIAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM

2004

38/AJ

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA

2002

39/AJ

PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

2004

40/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI BIDANG DESAIN INDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI

41/AJ

PERLINDUNGAN HAK OTONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU

2003

42/AJ

MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROP. PAPUA

2004

43/AJ

TINJAUAN YURIDIS HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA

2002

44/AJ

DIVESTASI SEBELUM JATUH TEMPO PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA

2003

45/AJ

EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA PAKRAMAN DI BALI

2003

46/AJ

PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES KLATEN)

2004

47/AJ

PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES WONOSOBO)

2004

48/AJ

PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLTABES YOGYAKARTA)

2004

49/AJ

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES BOYOLALI)

2004

50/AJ

REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN,STUDI DI POLRES SLAWI

2004

51/AJ

PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES PURWOREJO)

2003

52/AJ

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TUDUHAN PRAKTEK MONOPOLI OLEH GRUP 21 CINEPLEX DALAM INDUSTRI FILM

2005

53/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU ANTARA PENGARANG DENGAN CV SAHABAT DI KLATEN

2002

54/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BISNIS PERUMAHAN DI KAB SLEMAN DIY

2003

55/AJ

PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA. KOTA HIJAU, BALIKPAPAN (KPR BTN KHB)

2005

56/AJ

PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DIY

2003

57/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR

2003

58/AJ

POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DLM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI

2003

59/AJ

ASAS ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI

2004

60/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN MURABAHAH PADA BNI SYARIAH YOGYAKARTA

2002

61/AJ

KAJIAN HUKUM MENGENAI ALAT BUKTI KEPEMILIK AN TANAH MILIK ADAT DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KOTA PADANG SIDEMPUAN

UNIV. MEDAN’03

62/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUN- AN MELALUI FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK DI YOGYA

2004

63/AJ

TIPOLENI SENGKETA PERTANAHAN; STUDI DI PN MEDAN TAHUN 2001 S/D APRIL 2003

UNIV MEDAN‘03

64/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU

TARUMANEGARA’02

65/AJ

PELAKSANAAN KONTRAK DAGANG DALAM TRANSAKSI EKSPOR IMPOR YANG MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT SEBAGAI CARA PEMBAYARAN PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DI KAB. SLEMAN D.I.Y

66/AJ

PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAB. SUMBA BARAT.

2005

67/AJ

TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA (PERSERO) DALAM MENYELENGGARAKAN LAYANAN JASA PAKET POS DENGAN TEPAT DAN AMAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN DI JOGYAKARTA

UGM – 2005

68/AJ

LIPAS SEBAGAI SALAH SATU PENGHALANG KEWARISAN DI KAB. POLEWALI MANDAR PROP. SULAWESI SELATAN

2005

69/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CAB. YOGYAKARTA SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN

2005

70/AJ

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PROSES PENGESAHAN STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM)

2005

71/AJ

PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR HARTA PAILIT SETELAH BERLAKUNYA UU NO.4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN

2004

72/AJ

PRAKTEK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN NORMATIF)

UMY 2003

73/AJ

PERANAN PERS DALAM PELAYANAN INFORMASI DI TINJAU DARI HUKUM BISNIS, STUDI DI PROP KALTIM

2005

74/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DISTRIBUTOR INDE- PENDEN DI DUNIA NETWORK MARKETING DI JAKARTA

2004

75/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENG GUNA JASA LAYANAN PARKIR TERHADAP PENGGU NAAN KLAUSULA BAKU DALAM KARCIS BERDASAR KAN UU 8 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSU MEN DI WILAYAH KOTA YOGYA

ATMA 2002

76/AJ

UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ DALAM MENGATASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PENYELENGGARAAN ANGKUT AN KOTA DAN PEDESAAN DI KAB. BANYUMAS

2003

77/AJ

PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROP. RIAU

2005

78/AJ

STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA

2006

79/AJ

TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL GARAM RAKYAT DI KECAMATAN PRAGAAN, KAB. DATI TK II SUMENEP, MADURA

2006

80/AJ

SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. BRI KANTOR CABANG BOJONEGORO

2006

81/AJ

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK BUKOPIN KANTOR CABANG KLATEN

2006

82/AJ

UPAYA PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA SURABAYA

2006

83/AJ

KLAUSUL EKSENORASI DALAM PERJANJIAN TERAPUTIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER.

UII – 2006

84/AJ

PENGATURAN TERHADAP PEMILIKAN DAN PERKREDITAN RUMAH SUSUN SERTA MANFAATNYA BAGI PENGEMBANGAN RUMAH SUSUN PADA UMUMNYA

UGM – 1987

85/AJ

PERANAN PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

UGM – 1986

86/AJ

MASALAH PELAKSANAAN SITA JAMINAN DAN HAMBATANNYA DI DALAM PRAKTEK PERADILAN

UGM – 1989

87/AJ

TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974

UGM – 1987

88/AJ

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGA KERJAAN DI KOTA BOGOR

UGM – 2002

89/AJ

KONSEP BENTUK USAHA TETAP DI ERA TRANSAKSI ELEKTRONIK

UGM – 2003

90/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.

UGM – 2004

91/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KE TIGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK (GROUP COMPANY)

UGM – 2003

92/AJ

KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TH 1999, TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

UGM – 2004

93/AJ

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DI BALI

UGM – 2003

94/AJ

TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KAB. MERAUKE DENGAN PT. PALINDOJAYA UTAMA SURABAYA.

UGM – 2003

95/AJ

PESAWAT TERBANG SEBAGAI JAMINAN HIPOTIK DALAM PEMBERIAN KREDIT INVESTASI PADA PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK. JAKARTA.

UGM – 2006

96/AJ

PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN DI KOTA MADYA DENPASAR, PROP. BALI

UGM – 2003

97/AJ

KORELASI ANTARA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH DENGAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI AGUNAN KRE- DIT (STUDI KASUS KOTA MADYA UJUNGPANDANG) CORRELATION BETWEEN CERTIFICATION RIGHT ON LAND WITH UTILIZATION AS A CREDIT GUARANTEE (CASE STUDY IN UJUNG PANDANG MUNICIPALITY)

UN.HAS – 1999

98/AJ

PIDANA MATI DI INDONESIA, TELAAH KONSEPSI DAN APLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM

UMY – 2005

99/AJ

PENYELESAIAN BANDING ATAS KEPUTUSAN KEBERATAN MENGENAISURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI PENGADILAN PAJAK JAKARTA

UGM – 2005

100/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROP. RIAU.

UGM – 2005

101/AJ

PELAKSANAAN PILIHAN HUKUM TERHADAP PERKA- RA KEWARISAN BAGI UMAT ISLAM KOTA MAKASAR

UGM – 2006

102/AJ

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MEREALISASI- KAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM YANG DEMO KRATIS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG

UGM – 2006

103/AJ

OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN MELALUI PENDEKATAN DESENTRALISASI (STUDI KASUS DI KOTA SAMARINDA)

UGM – 2006

104/AJ

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UGM – 2006

105/AJ

PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UU N0. 4 TAHUN 1996

UGM – 2004

106/AJ

PENJAMINAN KREDIT MACET USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT

UGM – 2006

107/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DAN TATA CARA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET DI BRI CABANG SIDOHARJO

UGM – 2006

108/AJ

TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN KALENG DI DAERAH WONOSOBO.

UGM – 2006

109/AJ

PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG BERBENTUK CEK PADA BANK INDONESIA DI WILAYAH SURAKARTA.

UGM – 2006

10/AJ

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BUPATI DALAM MENGELUARKAN KEPUTUSAN PENARIKAN RETRIBUSI JEMBATAN MAHAKAM II DI KABUPATEN KUTAI

UGM – 2006

111/AJ

TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN JUAL – BELI PERUMAHAN YANG MEMUAT KLAUSULA EKSONERASI DI KABUPATEN SLEMAN

UGM – 2005

112/AJ

BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN DI KAB. MOJOKERTO

UGM – 2006

113/AJ

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL

UGM – 2006

114/AJ

PERAN LANGSUNG DALAM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR MEREK YAMAHA DI SURAKARTA

UGM 2006

115/AJ

PENGARUH NILAI RELIGIUS MASYARAKAT DALAM MERESPON PRODUK BANK SYARI’AH. STUDI KASUS PADA BPRS PATUH BERAMAL, LOMBOK – NTB.

IAIN – 2001

116/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA MEDIS DI RUMAH SAKIT

UGM – 2003

117/AJ

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBINAAN KARIER KEPANGKATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI STAIN SURAKARTA

UMS – 2005

118/AJ

DUMPING DAN ANTI DUMPING SERTA REGULASI

NYA MENURUT GATT DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG ISLAM

IAIN – 2004

119/AJ

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PAD DI KABUPATEN BULUNGAN KAL – TIM

UGM – 2007

120/AJ

PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA PURWOBINANGUN, PAKEM – SLEMAN)

UIN – 2007

121/AJ

TINJAUAN YURIDIS ATAS SOLUSI KREDIT BERMASLAH UMKM DI DERAH ISTIMEWA JOGYAKARTA PASCA GEMPA

UII – 2007

123/AJ

PROSES PEMILIHAN MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) BERDASARKAN UU NO 21 TH 2001 DLM RANGKA MENINGKATKAN PRINSIP DEMOKRAS

UGM

HTN

2007

123/AJ

PENYALAHGUNAAN KEADAAN DLM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN

UII-2000

124/AJ

KEDEDUKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BANK PEMERINTAH SETELAH MENJADI PT/PERSERO

NOT-2005

125/AJ

TINJAUAN YURIDIS RULE OF REASON DLM PERSPEKTIF UU NO 5 TH 99 TTG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TDK SEHAT

BISNIS

2005

126/AJ

PENGGUNAAN TANAH MILIK PIHAK KE TIGA SBG OBYEK PERJANJIAN TANGGUNGAN OLEH DEBITUR DLM PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI KASUS DI DIY)

NOT

2005

TANAH

127/AJ

REALISASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI PEREMPUAN TIONGHOA MENURUT KITAB UU HUKUM PERDATA DI KOTA SAMARINDA

NOT-UGM

2007

128/AJ

PERAN PEJABAT LELANG DLM PENGAWASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMENANG LELANG EKSEKUSI PASAL 6 UU HAK TANGGUNGAN DI KPKNL YK

UGM-2007

129/AJ

PENGARUH AJARAN ISLAM DAN HUBUNGAN KEMANUSIAAN THD BUDAYA ORGANISASI DI BANK MUAMALAT INDONESIA CAB. YK

UIN-2007

130/AJ

TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANNYA

NOT-UGM

131/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DITINJAU DARI KONTEKS UU NO 31 TH 200 (STUDI MENGENAI DESAIN INDUSTRI ROTAN DI KOTA MEDAN)

USU-2005

132/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGUNAAN SAFE DEPOSIT BOX PD PT BANK LIPPO TBK CAB. MEDAN

NOT-USU

2004

133/AJ

PELAKSANAAN LELANG MELALUI INTERNET DITINJAU DR PERATURAN LELANG DI INDONESIA

NOT-UGM

2007

134/AJ

KAJIAN HUKUM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA ATAS BENDA BERGERAK BERDASARKAN UU NO 42 TH 1999 TTG JAMINAN FIDUSIA

NOT-UNDIP

2002

135/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DG JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ASF) DI KOTA PADANG

NOT-UGM

2007

136/AJ

TINJAUAN YURIDIS ATAS SURETY BOND DLM PERJANJIAN PEMBORONGAN DI HUBUNGKAN DG KEPUTUSAN PRESIDEN NO 80 TH 2003 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH

NOT-UGM

2007

137/AJ

IMPLEMENTASI PERSETUJUAN TRIPS DLM SISTEM HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) NASIONAL : SUATU STUDI PADA PENGADILAN NIAGA

NOT-2004

138/AJ

PENGOLAHAN PERTAMBANGAN RAKYAT : STUDI TTG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN EMAS TOPO, DI KAB. NABIRE PAPUA

UGM-2007

139/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI RUMAH MELALUI PENGEMBANG (STUDI DI KOTA MEDAN)

NOT-2006

140/AJ

PENERAPAN PERLINDUNGAN NASABAH PRODUK PEMBIAYAAN KPR BTN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BTN SYARIAH CAB. YK)

E.SYARIAH

UIN-2007

141/AJ

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN OBAT GENERIK TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN (STUDI DI KOTA MEDAN)

NOT-2005

142/AJ

TINJAUAN PEMBATALAN AKTA HIBAH TANAH YG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DILUAR WILAYAH KEWENANGANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO 11/PDT.G/2002/PN KALIANDA)

NOT-UGM

2007

143/AJ

PROSEDUR PERJANJIAN KREDIT ANTARA DEBITUR YANG BERISTRIKAN WARGA NEGARA INDIA DG PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA KANTOR CAB. PALU

NOT-UGM

2007

144/AJ

PERKAWINAN MENURUT ADAT ETNIS TIONGHOA DITINJAU DR UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK)

145/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) PUTRA BANGSA MINIBANK CAB. BALIKPAPAN SBG PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DLM HAL TERJADI KREDIT MACET

NOT-UGM

2007

146/AJ

PELAKSANAAN PENGAWASAN YG DILAKUKAN OLEH DPRD THD PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KAB. KUPANG PROP. NTT DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

HTN-UGM

2004

147/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMULIHAN BAGI ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

PDN-2007

148/AJ

PERSPEKTIF PERUBAHAN BENTUK BUMD MENJADI PT (STUDI KASUS PDAM MENANG MATARAM NTB)

UGM-2006

149/AJ

JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM SUATU RESOLUSI KPD NEGARA-NEGARA TERHADAP DAMPAK NEGATIF NUCLEAR POWER SOUURCES

UGM-2001

150/AJ

REGULASI PERPAJAKAN DAN KEPABEAN DLM KAITANNYA DG INVESTASI DI PULAU BATAM

UGM-2007

151/AJ

ANALISIS PENYEBAB DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK RAKYAT INDONESIA CAB. KENDAL SERTA ASPEK-ASPEK HUKUM PIDANA KORUPSI DLM PEMBERIAN KREDIT MACET PD BANK PEMERINTAH

PDN-UGM

2007

152/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL PEMULIAAN TANAMAN KEDELAI SLAMET DI PURWOKERTO

UGM-2007

153/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BOTOL KEMASAN AIR MINERAL MENURUT UU NO 31 TH 2000 TTG DISAIN INDUSTRI

UGM-2007

154/AJ

DAMPAK UU YAYASAN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB PENDIRI YAYASAN PADA YAYASAN-YAYASAN PENDIDIKAN DI KOTA KUPANG

UGM-2007

155/AJ

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KAB. GROBOGAN NO 8 TH 2006 TTG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DESA SEMBUNGHARJO KEC. PULOKULON KAB. GROBOGAN JAW TENGAH)

2008

156/AJ

ANALISA PENERAPAN PENYANDERAAN (GIJZELING) SBG LAST RESORT INSTRUMENT DLM PENAGIHAN PAJAK DI INDONESIA

UAJY-2004

157/AJ

IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TERHADAP UU PATEN

UGM-2008

158/AJ

TANGGUNG JAWAB DIREKSI YG BERTINDAK SBG PENANGGUNG UTANG PERSEROAN JIKA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT

UGM-2004

159/AJ

KEWENANGAN BANK INDONESIA DLM MENGAJUKAN KEPAILITAN BANK SETELAH BERDIRINYA LEMBAGA PENGAWAS JASA KEUANGAN

UAJY-2005

160/AJ

PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN SECARA ABRITASE DI INDONESIA DLM ERA GLOBALISASI

UNPAD

2002

161/AJ

TINJAUAN YURIDIS TTG OUTSOURCINGTENAGA FRONTLINER PADA PT BANK BRI (PERSERO) DI KOTA BANJARMASIN

UGM-2008

162/AJ

PENGARUH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DLM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

UAJY-2008

KPK

163/AJ

FORMAT PERJANJIAN STANDART ANTARA PDAM KOTAMADYA SAMARINDA (KOMAS) DG PELANGGAN DI SAMARINDA

UGM-2004

164/AJ

PENERAPAN LEMBAGA GIJZELING (LEMBAGA PAKSA BADAN) SBG UPAYA MENYELESAIKAN HUTANG DEBITUR DI PENGADILAN NEGERI/NIAGA

UGM-2006

165/AJ

ITIKAD BAIK PADA KESEPAKATAN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK

NOT-UGM

2008

166/AJ

ANALISIS YURIDIS JAMINAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BALO’ TORAJA DI KAB. TANA TORAJA

UGM-2008

167/AJ

TINJAUAN JAMINAN DLM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN AKAD MURABAHAH PADA BANK TABUNGANNEGARA SYARI’AH CAB. YK

NOT-UGM

2008

168/AJ

PELAKSANAAN PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT PEREMPUAN DLM SISTEM PEWARISAN HUKUM ADAT BATAK TOBA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

NOT-UGM

2008

169/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT.PLN (PERSERO) DLM PERJANJIAN PENGADAAN JASA (STUDI KASUS PADA PT.PLN (PERSERO) APJ KEDIRI)

NOT-UGM

2008

170/AJ

PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DG PETANI PLASMA DI KAB. KOTAWARINGIN TIMUR

NOT-UGM

2008

171/AJ

TINJAUAN JAMINAN PADA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHAROBAH MUTLAQAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA CAB. YK

NOT-UGM

2007

172/AJ

WEWENANG NOTARIS DLM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS ANAH DI KOTA MAGELANG

NOT-UNDIP

2006

173/AJ

AKTA NOTARIS DLM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (SUATU STUDI TTG FUNGSI DAN MANFAAT AKTA NOTARIS DLM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI BANK BRI (PERSERO) TBK CAB.UNGARAN)

NOT-UNDIP

2008

174/AJ

KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN SEMU SBG UPAYA UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA

NOT-UNDIP

2008

175/AJ

KEDUDUKAN JANDA DLM HUKUM WARIS ADAT DI KAB. SEMARANG

NOT-UNDIP

2008

176/AJ

PERAN PETA KETERANGAN RENCANA KOTA DLM PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA DI KOTA SEMARANG

NOT-UNDIP

2006

177/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING ANTARA PT GRASINDO INTER GLOBAL DI JAKARTA DG PT ASABA DI JAKARTA

NOT-UNDIP

2007

178/AJ

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERMOHONAN PAILIT KREDITUR SINDIKASI TERHADAP DEBITUR (STUDI KASUS KEPAILITAN PT. SUBUR AGRINDO SELARAS)

NOT-UNDIP

2006

179/AJ

EKSISTENSI GROSS AKTA NOTARIS DLM MENDUKUNG DUNIA USAHA

NOT-UNDIP

2006

180/AJ

PRAKTEK ROYA PARTIAL DLM PENJAMINAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UU NO 4 TH 1996 TTG HAK TANGGUNGAN KOTA SEMARANG

NOT-UNDIP

181/AJ

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH YG BERASAL DR PEWARISAN DI KEC. TAALANG KAB. TEGAL

NOT-UNDIP

2006

182/AJ

PERAN NOTARIS SBG PEMBUAT AKTA KOPERASI DI KAB. KEBUMEN

NOT-UNDIP

2005

183/AJ

TANGGUNG JAWAB INDIVIDU DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DLM KEPAILITAN

NOT-UNDIP

2007

184/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DG PENJAMIN FIDUSIA PADA BRI CAB. SURAKARTA

NOT-UNDIP

2005

185/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN FIDUSIA DI PERUM PEGADAIAN KOTA SEMARANG

NOT-UNDIP

2007

186/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (STUDI KASUS DI MUNCUL BURSA MOTOR KEBUMEN

NOT-UNDIP

2006

187/AJ

PELAKSANAN PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. MITRA PUTRA UTAMA FINANCE CAB. SEMARANG

NOT-UNDIP

2006

188/AJ

PRAKTEK PERJANJIAN PEMBOONGAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DI KAB. BENGKAYANG PROP. KAL-BAR

NOT-UNDIP

2006

189/AJ

AKIBAT HUKUM AKTA OTENTIK NOTARIS YG CACAT HUKUM DLM SENGKETA PERDATA DI PN SEMARANG

NOT-UNDIP

2007

190/AJ

PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NO. 09/KPTS/M/1995 TTG PEDOMAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH DLM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ANYARA PENGEMBANG BUKIT SEMARANG BARU (BSB) DG KONSUMEN

NOT-UNDIP

204

191/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SEMARANG

NOT-UNDIP

2004

192/AJ

HAK MEWARIS ANAK YG LAHR DARI PERKAINAN BEDA AGAMA

NOT-UNDIP

2008

193/AJ

PRAKTEK PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KOTA SAMARINDA

NOT-UNDIP

2007

194/AJ

KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS ANTARA PERSEROAN TERBATAS KERETA API (PERSERO) DG PENYEWA DI DAERAH OPERASIONAL (DAOP) IV KOTA SEMARANG

NOT-UNDIP

2005

195/AJ

PEMBATALAN AKTA NOTARIIL DLM SENGKETA PERDATA DI PN SEMARANG (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 141 PDT.G/2005/PN SMG)

NOT-UNDIP

2008

196/AJ

KAJIAN HUKUM TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YG TERMUAT DLM PASAL 15 AYAT 1 UU HAK TANGGUNGAN

NOT-UNDIP

2008

197/AJ

IMPLIKASI UU NO 37 TH 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA)

NOT-UNDIP

2006

198/AJ

FUNGSI AKTE KELAHIRAN DLM PEMBUKTIAN ANAK LUAR KAWIN DAN KEDUDUKANNYA (BAGI WNI KETURUNAN CINA) SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN

NOT-UNDIP

2007

199/AJ

PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN

NOT-UNDIP

2007

200/AJ

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK INGKAR BAGI NOTARIS DLM PEMBERIAN KESAKSIAN

NOT-UNDIP

2006

201/AJ

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA PENYERTAAN MODAL DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA SEMARANG DG PT. BUMI MAKMUR KENCANA DG STUDI KASUS PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR GAYAMSARI SEMARANG

NOT-UNDIP

2004

202/AJ

AKIBAT HUKUM SURAT KETERANGAN WARIS GANDA TERHADAP AKTA OTENTIK YG TELAH DIBUAT

NOT-UNDIP

2006

203/AJ

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM THD TENAGA KERJA OUTSOURCING PT INDAH KARYA NUASA INDONESIA (PT INKANINDO)DI PT PERTAMINA (PERSERO) UP-VI BALONGAN

NOT-UNDIP

2008

204/AJ

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT DLM PENERBITAN OBLIGASI DI PASAR MODAL

NOT-UNDIP

2007

205/AJ

PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN DI KAB. SEMARANG

NOT-UNDIP

2007

206/AJ

PRAKTEK ROYSA PARTIAL DLM PENJAMINAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UU NO 4 TH 1996 TTG HAK TANGGUNGAN DI KOKTA SEMARANG

NOT-UNDIP

2008

207/AJ

PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN QARDH PADA BANK BRI SYARI’AH CAB. SEMARANG

NOT-UNDIP

2006

208/AJ

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DLM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI KEC. PONTIANAK KOTA DI KOTA PONTIANAK

NOT-UNDIP

2005

209/AJ

PERJANJIAN KREDIT DG JAMINAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PENSIUN DI BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL CAB. KUDUS

NOT-UNDIP

2006

210/AJ

AKIBAT HUKUM BAGI WANITA MULIH DAHA MENURUTHUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI DI DESA ADAT GESING KEC. BANJAR KAB. BULELENG BALI)

NOT-UNDIP

2007

211/AJ

PRAKTEK PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 19974 TTG PERKAWINAN

NOT-UNDIP

2007

212/AJ

PENETAPAN WALI ADLAL (STUDI KASUS DI PA KENDAL)

NOT-UNDIP

2007

213/AJ

PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PRAKTEKNYA DI KEC. BANYUMANIK SEMARANG

NOT-UNDIP

2006

214/AJ

WANPRESTASI DAN PENYELESAIANYA DLM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BANK BTN CAB. YK

NOT-UNDIP

2008

215/AJ

KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN KEPAILITAN KOPERASI DI INDONESIA (PENGADILAN NIAGA NO 1/PAILIT/2008 PENGADILAN NIAGA SEMARANG)

NOT-UNDIP

2008

216/AJ

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS ITIKAT BAIK DLM KONTRAK BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI “TELKOM FLEKSI”

NOT-UNDIP

2007

217/AJ

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS OBYEK JAMINAN YG DIIKAT DG FIDUSIA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CAB. TANGERANG

NOT-UNDIP

2007

218/AJ

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH PADA LAYANAN INTERNET BANKING DI PT. BANK CENTRAL ASIA,TBK CAB.SEMARANG

NOT-UNDIP

2006

219/AJ

KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA UNTUK PERUMAHAN DI KOTA TEGAL (STUDI PENGKAPLINGAN TANAH UNTUK PERUMAHAN DI KOTA TEGAL)

NOT-UNDIP

2006

220/AJ

PERKAWINAN SIRI DLM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PRAKTEKNYA DI KEC. BANYUMANIK SEMARANG

NOT-UNDIP

2006

221/AJ

PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PAN) DG PROGRAM SERTIFIKASI TANAH MELALUI PRONA GUNA MENYUKSESKAN PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. PEMALANG

NOT-UNDIP

2008

222/AJ

PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEDUDUKAN CAMAT SBG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI KAB. GROBOGAN

NOT-UNDIP

2006

223/AJ

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DLM PRAKTEK DI BANK TABUNGAN NEGARA CAB. SEMARANG

NOT-UNDIP

2005

224/AJ

EKSISTENSI HAK ULAYAT DLM HUKUM TANAH ADAT KAILI (STUDI DI KEC. PALU BARAT KOTA BALU)

NOT-UNDIP

2004

225/AJ

PEMANFAATAN TANAH ULAYAT NAGARI DLM SISTEM KEMBALI KE PEMERINTAHAN NAGARI (STUDI KECAMATAN MATUR KAB. AGAM PROP. SUM-BAR)

NOT-UNDIP

2004

226/AJ

PEMBATALAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PENGGANYI (STUDI KASUS PEMBATALAN SERTIFIKAT PUTUSAN MA NO. 987 K/PDT/2004)

NOT-UNDIP

2008

227/AJ

HAPUSNYA HAK GUNA BANGUNAN YG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DI KAB. MAGELANG

NOT-UNDIP

2007

228/AJ

PERLINDUNGAN HUKUNM DLM PERJANJIAN PENGUATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (STUDI KASUS PERKARA NO.140/PDT.G/2003/PN.SMG PN SEMARANG)

NOT-UNDIP

2007

229/AJ

PEMBERIAN KREDIT DG JAMINAN HAK TANGGUNGAN YG OBYEKNYA TANAH DG STATUS HAK GUNA BANGUNAN DI PT. BRI CAB. TEGAL

NOT-UNDIP

2008

230/AJ

SURAT JUAL BELI DI BAWAH TANGAN SBG BUKTI PENDAFTARAN ATAS TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI DESA SUKOHARJO, KEC. MARGOREJO KAB. PATI

NOT-UNDIP

2007

231/AJ

KEBIJAKAN KRATON SURAKARTA HADININGRAT DLM PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN SETELAH KEPUTUSAN PRESIDEN NO.23 TH 1988 TTG STATUS DAN PENGELOLOAAN KRATON KASUNAN SURAKARTA DI KELURAHAN BALUWARTI KOTA SURAKARTA

NOT-UNDIP

2008

232/AJ

PEMANFAATAN TANAH ULAYAT NAGARI DLM SISTEM KEMBALI KE PEMERINTAHAN NAGARI (STUDI KEC. MATUR KAB. AGAM PROP SUM-BAR)

NOT-UNDIP

2004

233/AJ

PROSEDUR SERTIFIKASI TANAH WAKAF YG BERASAL DARI HAK GUNA BANGUNAN (STUDI KASUS MASJID AL HIDAYAH DI KEL.BEJI KEC. UNGARAN KAB. SEMARANG)

NOT-UNDIP

2006

234/AJ

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK SERTIFIKASI MASAL SWADAYA (SMS) UNTUK TANAH-TANAH WARISAN DI KEC. NOGOSARI- KAB. BOYOLALI

NOT-UNDIP UNDIP

2006

235/AJ

PERANAN PPAT DALAM HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHHTB) DI JAKARTA PUSAT

236/AJ

PENGARUH POLA PIKIR MASYARAKAT HUKUM ADAT THD PERKEMBANGAN PENDAFTARAN TANAH DI KAB. SEMARANG

NOT-UNDIP

2005

237/AJ

KEDUDUKAN PETANI PENGGARAP DLM PERSPEKTIF HAK MENGUASAI OLEH NEGARA (STUDI KASUS PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN PENYANGGA TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS) DI KEC. GUNUNG RAYA KAB. KERINCI JAMBI)

NOT-UNDIP

2008

238/AJ

PELAKSANAAN KEWENANGAN OTONOMI DAERAH DLM BIDANG PERTANAHAN DI DAERAH KAB. KENDAL

NOT-UNDIP

2008

239/AJ

PERJANJIAN SEWA SARANA KERJA DAN HUNIAN DI PERKAMPUNGAN INDUSTRI KECIL (PIK) PULO GADUNG JAKARTA TIMUR

NOT-UNDIP

2006

240/AJ

PEMBAGIAN HARTA WARISAN DLM ADAT TIONGHOA DI KEC. ILIR TIMUR KOTA PALEMBANG PROP. SUMATRA SELATAN

NOT-UNDIP

2007

241/AJ

TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA OLEH PT INDOMOBIL FINANCE

NOT-UNDIP

2008

242/AJ

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DLM SISTEM PERBANKAN SYARI’AH (PT BANK SYARI’AH MUAMALAT INDONESIA CAB. MAKASAR)

NOT-UGM

2008

243/AJ

PENGAWASAN DAN TINDAKAN HUKUM THD PERATURAN DAERAH BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YG BERMASALAH

UAJY-2007

244/AJ

PERANAN NOTARIS DLM PEMBUATAN PERJANJIAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU CALON ANGGOTA LEGISLATIF

NOT-UGM

2009

245/AJ

PERANAN LEMBAGA SOMASI DLM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BNI (PERSERO) CAB. PINRANG

NOT-UGM

2009

246/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DG JAMINAN FIDUSIA PADA PT ASTRA SEDSAYA FINANCE (ASF) DI KOTA PADANG

NOT-UGM

2007

247/AJ

EKSEKUSI TANAH YG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN TITEL EKSEKOTORIAL (STUDI KASUS THD PENETAPAN PN JAKARTA BARAT NO 130/1999 EKS.JO.512/1998-1999)

NOT-UNDIP

2009

248/AJ

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN YG KAWIN DG LAKI-LAKI YG KASTANYA LEBIH RENDAH DG HARTA

249/AJ

PELAKSANAAN JAMINAN PENANGGUNGAN HUTANG BERUPA PERUSAHAAN (CORPORATE QUARANTEE) THD UTANG DEBITUR DI PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CAB. SEMARANG

UNDIP

250/AJ

PENYANGKALAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA

UNDIP

251/AJ

PENJUALAN SECARA DI BAWAH TANGAN THD BARANG-BARANG JAMINAN YG DI IKAT DG JAMINAN FIDUSIA SBG PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BPR MULTI PARAMINDO ABADI DI KOTA TANGERANG

UNDIP

252/AJ

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS BERDASARKAN UU NO 30 TH 2004 TTG JABATAN NOTARIS

UNDIP

253/AJ

PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN THD HAK ATAS TANAH YG TERKENA PROYEK BANGUNAN WATER FRONT CITY DI KAB. SAMBAS PROP KAL-BAR

UNDIP

254/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM THD ISTRI ATAS HARTA YG DIPERSENGKETAKAN DLM GUGATAN HARTA BERSAMA DLM PERKARA PERCERAIAN

UNDIP

255/AJ

KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA SBG ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UU NO 1 TH 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

256/AJ

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DLM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE CAB. BIMA

UNDIP

257/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN MELALUI MEKANISME OUTSOURCING ANTARA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK DG PT INFOMEDIA NUSANTARA DLM PENGELOLAAN CONTACT CENTER TELKOM

UNDIP

258/AJ

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DLM PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI DI SEMARANG

UNDIP

259/AJ

HAK KREDITUR THD OBYEK JAMINAN KEBENDAAN PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH DLM KEADAAN KREDIT MACET (SP BANK KESOWAN TBK CAB. KEBAYORAN JAK-SEL)

UNDIP

260/AJ

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS WALI

261/AJ

PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL THD TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI KOTA PADANG

UNDIP

262/AJ

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DLM PENGESAHAN PT SBG BADAN HUKUM MELALUI SISMIBANKUM SETELAH BERLAKUNYA UU RI NO 40 TH 2007 TTG PT

UNDIP

263/AJ

PENETAPAN PENGADILAN DLM PROSES PELAKSANAAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH WARISAN ( SK PENETAPAN NO 729/PDT.P/2003/PN.SBY) OLEH PN SURABAYA

UNDIP

264/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DLM KEPAILITAN

UNDIP

265/AJ

PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI RUMAH TOKO DI SURABAYA (SK NO 281/PDT.G/2007/PN.SBY)

266/AJ

EKSEKUSI JAMINAN FIDUCIA YG TDK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUCIA DI BPR ARTA PRIMA DANA JASA

267/AJ

PRAKTEK PERJANJIAN LEASING DG JAMINAN FIDUCIA DI KOTA SEMARANG

UNDIP

268/AJ

GADAI DEPOSITO SBG JAMINAN KREDIT PADA PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CAB. PEMUDA SEMARANG

UNDIP

269/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DLM HAL PERKAWINAN ORANGTUANYA DIBATALKAN

UNDIP

270/AJ

PELAKSANAAN KAWIN LARI SBG ALTERNATIF UNTUK MENEROBOS KETIDAKSETUJUAN ORANGTUA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (SK DI KEC. DOMPU KAB. DOMPU NTB)

UNDIP

271/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL ASING DI INDONESIA (SK MEREK INTEL)

UNDIP

272/AJ

EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN DI DESA SALATIGA

UNDIP

273AJ

PELAKSANAAN KEPUTUSAN ARBITRASI ASING DI INDONESIA DI KAITKAN DG ASAS KETERTIBAN UMUM

UNDIP

274/AJ

PELAKSANAAN PENSERTIFIKATAN TANAH DLM RANGKA PENGUATAN HAK ATAS TANAH DI KEC. PLAJU KOTA PALEMBANG

UNDIP

275/AJ

PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TAHAP I-II DLM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO

UNDIP

276/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DG JAMINAN FIDUCIA YG TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUCIA PADA PT. BPD JAWA TENGAH CAB. KUDUS

UNDIP

277/AJ

TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PENJAMINAN PRIBADI

278/AJ

KEDUDUKAN JANDA DLM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT SENTANI DI DISTRIK KEC. APEBURA KOTA JAYAPURA PROP. PAPUA

279/AJ

PELAKSANAAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UU HUKUM PERDATA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (SK TERHADAP PERKARA NO 74/PDT/2005/PN DI PN TANGERANG

280/AJ

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TH 1997 DI KEC. SEWON BANTUL

281/AJ

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DI KPP BADAN USAHA MILIK NEGARA DI JAKARTA

282/AJ

PENGARUH UPAH DAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA KARYAWAN DI PT SEMARANG MAKMUR SEMARANG

283/AJ

PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DG WARGA NEGARA MALAYSIA DI PONTIANAK

284/AJ

PERANAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (SK PADA SUKU DAYAK DESA TEBANG BENUA KEC. TAYAU HILIR KAL-BAR

285/AJ

EFEKTIFITAS PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DLM PEMBAGIAN WARIS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

286/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YG MELAKUKAN JUAL BELI TANAH TDK DG AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (SK PERKARA NO. 304/PDT/2004/PN BEKASI

287/AJ

STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU UU NO. 12 TH 2006 TTG KEWARGANEGARAAN RI

288/AJ

PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI PENGAMBIL ALIHAN ASET DEBITUR AYDA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SBG ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK CENTURY TBK DI JAKARTA

289/AJ

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MULIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KAB. SUKOHARJO

290/AJ

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER DLM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) DI KODAM IV DIPONEGORO

291/AJ

ALIH DEBITUR SBG SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BANK BTN CAB. SEMARANG

292/AJ

KEDUDUKAN ANAK DLM PEWARISAN (KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT KOTA BENGKULU, HUKUM ISLAM DAN EFEKTIFITAS WASIAT WAJIBAH)

293/AJ

JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BARANG PERSEDIAAN DI PT BANK BNI (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG

294/AJ

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR RUISLAG) TERHADAP OBYEK AKTA PPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO 54/PDT/G/199/PN.PT DI PN PATI)

295/AJ

SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (SAK PT PUTRA SEJAHTERA PIONERINDO (PT PSP TBK) DI MEDAN

296/AJ

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KORDINASI PEMBANGUNAN WILAYAH I TERHADAP PENGEMBANGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA

297/AJ

KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN THD EKSEKUSI JAMINAN DLM KEPAILITAN

298/AJ

BATALNYA SUATU AKATA NOTARIS DALAM KASUS PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DI DLM RUTAN (ANALISI KASUS PUTUSAN MA RI NO 3641/K/PDT)

299/AJ

TANGGUNG JAWAB INDIVIDU DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DLM KEPAILITAN

300/AJ

PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT JAWA DI KAB. KARANGANYAR

301/AJ

KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN ATAS HARTA BAWAAN ISTERI TERHADAP HUTANG SUAMI DG JAMINAN HARTA BERSAMA (SK PUTUSAN NO.295/PDT/G/2001/PN MDN)

302/AJ

PELAKSANAAN PROSES AJUDIKASI DALAM PENDAFTARAN TANAH DI SEBERANG ULU 1 KOTA PALEMBANG

303/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN IKLAN ANTARA BIRO IKLAN DG RADIO SIARAN SWASTA DI SEMARANG

304/AJ

HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA DLM HUKUM WARIS ADAT DI KAB. PACITAN JAWA TIMUR

305/AJ

PENERAPAN PASAL-PASAL KUH PERDATA PADA JUAL BELI BANGUNAN RUMAH DI DLM AKTA NOTARIS

306/AJ

PENYELESAIAN MASALAH KERJASAMA PEMEGANG HAK MILIK DG PT TRI AGUNG SARANA TUNGGAL DLM PEMBANGUNAN PERUMAHAN PONDOK SLAWI AYU DI KAB. TEGAL

307/AJ

PEMBERIAN KREDIT JAMINAN HAK TANGGUNGAN YG OBYEKNYA TANAH DG STATUS HAK GUNA BANGUNAN DI PT BANK BRI CAB. TEGAL

308/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DG PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH MANDIRI CAB. PONTIANAK

309/AJ

PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT BALI

310/AJ

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS ITIKAD BAIK DLM KONTRAK BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI TELKOM FLEKSI

311/AJ

TRADISI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SASAK LOMBOK SERTA AKIBAT HUKUM YG DITIMBULKAN

312/AJ

KEBIJAKAN PENGAKUAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN

PIDANA

312/AJ

ANALISIS HUKUM ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN DALM PENGELOLAAN REKSA DANA DI PASAR MODAL INDONESIA

314/AJ

EFIKTIFITAS JAMINAN PERSEORANGAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG CAB. PEMUDA

315/AJ

AKIBAT HUKUM PEMINJAM NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHAN MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NO.80 TH 2003 DI PEMERINTAHAN PROP JATENG

316/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DG JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI SWASTA DI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG CAB PEMBANTU KLEWER SURAKARTA

317//AJ

PELAKSANAAN KOPMENKOP DAN UKM NO 98 TH 2004 TTG NOTARIS PEMBUATAN AKTA KOPERASI KAITANNYA DLM PEMBUATAN AKATA KOPERASI OLEH NOTARIS DI SEMARANG

318/AJ

PELAKSANAAN PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK DI KAB. AMBARAWA BERDASARKAN PP NO 28 TH 1977

319/AJ

STATUS DAN FUNGSI TANAH BENGKOK DI KEC. SELO KAB. BOYOLALI

320/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI ANTARA PENGUSAHA WARNET SBG PENGGUNA AKHIR DG MICROSOFT INDONESIA DI HUBUNGKAN DG UU NO 19 TH 2002 TTG HAK CIPTA

321/AJ

KAJIAN TERHADAP PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KOTA SEMARANG

322/AJ

KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI DLM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI INDONESIA

JAMSOSTEK

323/AJ

ASPEK-ASPEK YURIDIS FISKAL YAYASAN DAN PROBLEMATIKANYA

324/AJ

KEDUDUKAN SETANA NYEBURIN DLM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (SETELAH BERLAKUNYA UU PERKAWINAN NO 1 TH 1974)

325/AJ

KAJIAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN PEMBORONGAN

326/AJ

PENGERTIAN UTANG DLM KASUS KEPAILITAN (STUDI ANALISIS YURIDIS BERKAITAN DG UTANG DLM KEPUTUSAN PAILIT MANULIFE INDONESIA)

327/AJ

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

328/AJ

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN PEMBEBASAN HAK TANGGUNGAN DO PT BRI PERSERO TBK CABANG BATANG

329/AJ

KEBIJAKAN FORMULA PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA

330/AJ

PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANAHAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA SEMARANG

331/AJ

PERAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI DI KABUPATEN KEBUMEN

332/AJ

ANALISIS YURIDIS PEROLEHAN HAK WARIS BAGI ANAK ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

333/AJ

HUKUM WARIS ISLAM DIPANDANG DARI PERSPEKTIF HUKUM BERKEADILAN GENDER (STUDI DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)

334/AJ

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERPORN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.

335/AJ

PELAKSANAAN SISTEM GADAI TERHADAP TANAH ULAYAT DI MINANGKABAU (STUDI KABUPATEN PADANG PARIAMAN)

336/AJ

KEWAJIBAN ORANG TUA LAKI-LAKI ATAS BIAYA NAFKAH ANAK SAH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN KAJIAN PUTUSAN P.A SEMARANG

337/AJ

EKSEKUSI BARANG SITAAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA KHUSUSNYA TANAH HAK GUNA USAHA YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DITINJAU DARI CARA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN JEPARA

338/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERILAKU USAHA WARALABA DI KOTA SEMARANG

339/AJ

PELAKSANAAN ROYA PARTIAL TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATRA SELATAN DI KOTA PALEMBANG

340/AJ

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PADA KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM WARIS ADAT SUKU TATENBAAN (SK DI KECAMATAN TOMOHON UTARA KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA)

341/AJ

FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS DI KOTA MAGELANG

342/AJ

TINJAUAN YURIDIS PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORINED CONSENT) DI BANGSAL PENYAKIT DALAM RSUP DR KARIYADI SEMARANG

343/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DI PT BUKIT SENTUL CITY DI BOGOR

344/AJ

REALISASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (SK PADA STASIUN TV SWASTA LOKAL DI KOTA SEMARANG)

345/AJ

PELAKSANAAN PEMBUATAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG OLEH NOTARIS DI KOTA SEMARANG

346/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP TANAH YANG AKAN DIBEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DILETAKKAN SITA JAMINAN (SK PADA PT BANK MEGA TBK CABANG BAMJARMASIN)

347/AJ

ASPEK HUKUM GO PUBLIK SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDANAAN BAGI PERUSAHAAN (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON INVESTOR DAN EMITEN)

348/AJ

TANGGUNGJAWAB NOTARIS DAN PEMBUATAN AKTA YANG MEMUAT DUA PERBUATAN HUKUM (ANALISIS PUTUSAN MA NO. 1440.K/PDT/1996)

349/AJ

KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERJADINYA MALPRAKTEK

350/AJ

PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT ASURANSI PAKSA PROTIKARA DI WILAYAH SURAKARTA

351/AJ

PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN DALAM PRAKTEK DI BEKASI

352/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN P.T WOM FINANCE CABANG PEKANBARU

353/AJ

TINJAUAN HUKUM KEKUATAN SERTIFIKASI TANAH DAN KAITANNYA DG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH (SK DIKANTOR PERTANAHAN DI KOTA LUBUK LINGGAU

354/AJ

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PEMBERDAYAAN ASSET DAERAH (UP3 AD) KAB. PEMALANG

355/AJ

PENYELESAIAN KREDIT MACET YG DIIKAT DG HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATRA SELATAN DI PALEMBANG

356/AJ

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DLM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDY KASUS DI KEL SESETAN KEC. DENPASAR SELATAN KODYA DENPASAR DAN DI PN DENPASAR)

357/AJ

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DLM PENDAFTARAN TANAH DI KAB. KUDUS PROP JAWA TENGAH

358/AJ

ANALISIS THD PRAKTEK KEWENANGAN NOTARIS DLM PROSES PEMBUATAN AKTA YG BERKAITAN DG PERTANAHAN DI KAB. TEGAL DITINJAU DR UU NO 30 TH 2004 TTG JABATAN NOTARIS

359/AJ

PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN DI PT AKSES (PERSERO) CAB. UTAMA SEMARANG

360/AJ

TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO 01/A.P/2007/P.N NIAGA. SMG TTG PERKARA ACTION PAULIANA DLM KEPAILITAN

361/AJ

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)DLM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

362/AJ

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA (GONO-GINI)DLM PRAKTEK DI PA BANDAR LAMPUNG

363/AJ

PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA DLM KASUS PERCERAIAN (SK PERKARA NO 340/PDT.G/2007 PA BEKASI)

364/AJ

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA DEPOK SETELAH BERLAKUNYA UU NO 34 TH 2000 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO 18 TH 1997 TTG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

365/AJ

PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM SECARA SPORADIK DI KEC. PAUT KOTA PADANG

366/AJ

KAJIAN TERHADAP PERANAN NOTARIS DLM PEMBUATAN DAN PENCABUTAN TESTAMEN DI KOTA SEMARANG

367/AJ

PENGAKUAN TANDA TANGAN PADA SUATU DOKUMEN ELEKTRONIK DI DLM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

368/AJ

PELAKSANAAN KEWENANGAN NOTARIS BERDASARKAN PASAL 15 AYAT 2 HURUF UU NO 30 TH 2004 TTG JABATAB NOTARIS (SK DI SITUBONDO)

369/AJ

KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIIL SBG ALAT BUKTI DLM PEMBERIAN KREDIT DG JAMINAN FIDUSIA (SK NO 259/PDT.G/1994/PN. SMG)

370/AJ

TINJAUAN YURIDIS THD MASALAH PELEPASAN TANAH HAK MILIK ADAT MENJADI TANAH KEPUNYAAN INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA JAYAPURA (SK PERKARA NO 91/PDT.G/2001/PN JPR JO NO 34/PDT/2002/PT IRJA)

371/AJ

PELAKSANAAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS WARISAN TANAH ATAU BANGUNAN DI KOTA MALANG

372/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISOR DLM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE AGREEMENT) DI BIDANG PENDIDIKAN (SK DI LEMBAGA BIMBEL PRIMAGAMA)

373/AJ

PELAKSANAAN HAK PERWALIAN ANAK APABILA TERJADI PERCERAIAN

374/AJ

PELAKSANAAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI OLEH PA KOTA PADANG (STUDI KASUS PUTUSAN NO.173/PDT.G/2006/PA.PDG DAN PUTUSAN NO.15/PDT.G/2007 PA PDG)

375/AJ

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CAB. PADANG

E.ISLAM

NOT-UGM

2008

376/AJ

EKSISTENSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH DLM USAHA AL-MUDHAROBAH DI BANJARMASIN

E.ISLAM

NOT-UGM

2007

377/AJ

BENTURAN KEWENANGAN URUSAN PERTANAHAN DI TINJAU DARI SUDUT HUKUM AGRARIA (STUDI KASUS DI SUMATRA BARAT)

NOT-UGM

2007

378/AJ

TINJAUAN FORMASI NOTARIS DI SUMATRA BARAT (KAJIANHUKUM PASAL 22 NO 30 TH 2004 TTG JABATAN NOTARIS)

NOT-UGM

2008

379/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DAN AKTA NOTARIS TERHADAP TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI DI KOTA MAKASAR

PDN-NOT

UGM

2008

380/AJ

HIBAH DAL PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA DG PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN

NOT-UGM

2009

381/AJ

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN DAERAH OTONOMI DI BIDANG PERTANAHAN

NOT-UGM

2008

382/AJ

STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIALDG MENGGUNAKAN MEDIA KONSILIASI DAN MEDIASI DI KOTA YK

UGM-2009

383/AJ

TANGGUNG JAWAB PT. PLN (PERSERO) DAN PIHAK INSTALATIR TERHADAP KONSUMEN LISTRIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (PJBTL) DI KOTA MAKASAR

UGM-2009

384/AJ

HUBUNGAN PERSEPSI BIDAN TTG ETIKA PROFESI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BIDAN DG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEBIDANAN DI RSUD SLEMAN

UGM-2009

385/AJ

KEDUDUKAN DAN PERANAN BANJAR DLM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI KABUNAN TABANAN

HTN-UGM

2009

386/AJ

ASPEK HUKUM PEMBUBARAN /LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING

UNDIP

387/AJ

PRAKTEK EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SBG PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BANK CENTURY TBK KANTOR PUSAT OPERASIONAL SENAYAN

UNDIP

388/AJ

KETENTUAN-KETENTUAN TTG ALIH TEKNOLOGI DLM HUBUNGANNYA DG USAHA PENGEMBANGAN INDUSTRI DI PT COCACOLA BOTTLING INDONESIA JAWA TENGAH SEMARANG

UAJY-2005

389/AJ

GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK THD MEREK TERDAFTAR YG DIDAFTARKAN ATAS DASAR ITIKAT BURUK

UGM-2005

390/AJ

ANALISIS PENGARUH FAKOR-FAKTOR KESUKSESAN PRODUK BARU DLM MENCIPTAKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMASARAN

UNDIP-2007

391/AJ

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DLM PELAKSANAAN PASAL 24 UU NO 20 TH 2000 JO UU NO 21 TH 1997 TTG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

UNDIP

392/AJ

EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YG DIIKAT DG FIDUSIA DI BANK PAPUA YAPEN WAROPEN SERUI

UNDIP-2007

393/AJ

PELAKSANAAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS WARISAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI KOTA MALANG

UNDIP-2007

394/AJ

SITA MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA DLM PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN MENURUT UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO 199/PDT.G/2005/PN.SMG)

UNDIP-2009

395/AJ

PRAKTEK EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SBG PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BANK CENTURY TBK KANTOR PUSAT OPERASIONAL SENAYAN

UNDIP-2009

396/AJ

KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA THD HARTA WARISAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

UNDIP-2007

397/AJ

AKIBAT HUKUM BAGI AHLI WARIS YG BERPINDAH AGAMA DLM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI

UNDIP-2004

398/AJ

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH KHUSUSNYA YG DIJAMIN DG HAK TANGGUNGAN DI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PANDANARAN SEMARANG

UNDIP-2006

399/AJ

HAK WARIS BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YG MEMPUNYAI STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA

UNDIP-2009

400/AJ

PERBANDINGAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK ORANG ASING DI INDONESIA KHUSUSNYA DI PULAU BATAM DG ORANG ASING DI NEGARA MALAYSIA

UNDIP-2009

401/AJ

AKTA PENGAKUAN HUTANG DLM PRATEKNYA DI WILAYAH KAB. KARANGANYAR

UNDIP

402/AJ

PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAKK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DLM JUAL BELI TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI KOTA SEMARANG

UNDIP

403/AJ

PEMBEBASAN HARTA PAILIT PADA PERUSAHAAN PERORANGAN (STUDI KASUS PADA PT SICRAD PRODUCE TBK)

UNDIP-2007

404/AJ

PRAKTEK PENYIMPANGAN DLM PERMOHONAN PENGESAHAN YAYASAN SBG BADAN HUKUM YG MENGGUNAKAN NAMA ASING

UNDIP-2009

405/AJ

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA HIBAH MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. BONANG KAB. DEMAK

UNDIP-2004

406/AJ

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI PN SEMARANG)

UNDIP-2005

407/AJ

TANGGUNG JAWAB PEMBORONG DLM PELAKSANAAN PEMBORONGAN BANGUNAN DG DANA APBD (STUDI DI PEMERINTAH KOTA PADANG)

UNDIP

408/AJ

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT YG BERASAL DR PEWARISAN DI KRC. WIRADESA KAB. PEKALONGAN

UNDIP-2009

409/AJ

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS OBYEK JAMINAN YG DIIKAT DG FIDUSIA PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.CAB. TANGERANG

UNDIP-2007

410/AJ

ASPEK HUKUM PEMBUBARAN/LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING

UNDIP

411AJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PEMBAYAR DALAM TRANSAKSI LETTER OF CREDIT APABILA TERJADI NON AKSEPTASI OLEH BANK PENERBIT (ISSVING BANK)

UNDIP

412/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK MENURUT SISTEM FIRST TO FILE BERDASARKAN UU NO 15 TH 2001 TTG MEREK (STUDI KASUS MEREK ROKOK DAVIDOFF PUTUSAN MA NO 013 K/N/HAKI/2003)

UNDIP-2005

413/AJ

DEPOSITO PIHAK KE 3 SBG JAMINAN KREDIT PADA PT BPR MANDIRI DHANASEJAHTERA CAB. MADIUN

UNDIP-2009

414/AJ

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 3 TH 2002 TTG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DLM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI PROP JAWA TENGAH

UNTAG-2005

415/AJ

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN DLM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (SUATU STUDI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI PERUMAHAN DI BUKIT INDAH REGENCI SEMARANG)

UNDIP-2003

416/AJ

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT ADAT KALIMANTAN TIMUR DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM

UNDIP-2004

417/AJ

PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN DI KOTA DENPASAR PROP BALI

UNDIP-2009

418/AJ

KEDUDUKAN PERKAWINAN MAMINANG ADAT MINANGKABAU MENURUT UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN

419/AJ

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI KAB. BATANGHARI

UII-2006

420/AJ

FUNGSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENANGGULANGI MAL ADMINISTRASI

HTN-UGM

2006

421/AJ

PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KAB. ENDE DLM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YG BAIK

HTN-UGM

2009

422/AJ

INFORMED CONSENT TERHADAP BERLAKUNYA TRANSAKSI TERPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN

UAJY-2004
423/AJ

AUTENTIFIKASI DOKUMEN ELEKTRONIK DLM TRANSAKSI BISNIS SECARA ELEKTRONIK SUATU KAJIAN NORMATIF THD PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DLM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN INDONESIA

UGM-2002

424/AJ

BEBESANAN : STUDI TTG PERKAWINAN ANAK-ANAK DI KARISEDENAN BANTEN 1900-1942

UI-1992

425/AJ

KEDUDUKAN DAN PERANAN BANJAR DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI KAB. TABANAN

UGM-2009

426/AJ

IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. BUOL MENURUT UU 32 TH 2004

UGM-2009

427/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM PARA KREDITUR KONKUREN PADA PROSES KEPAILITAN

UNDIP-2009

428/AJ

UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH YG DIJAMINKAN DG HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK EKSEKUTIF INTERNATIONAL TBK JAKARTA

UNDIP-2009

429/AJ

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DLM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS TRANSAKSI TANAH DAN BANGUNAN DI KPP PRATAMA BEKASI SELATAN

UNDIP-2009

430/AJ

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN YG KAWIN DG LAKI LAKI YG KASTANYA LEBIH RENDAH KAITANNYA DG HARTA PEMBERIAN DARI ORANG TUANYA PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SASAK DI KEC. JONGGAT LOMBOK TENGAH NTB

UNDIP-2009

431/AJ

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TH 1997 DI KEC. SEWON KAB. BANTUL

UNDIP-2009

432/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PENERIMA FIDUSIA JAMINAN BENDA PERSEDIAAN (STUDI DI PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK CAB. EMARANG PEMUDA)

UNDIP-2009

433/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM HAL PERKAWINAN ORANG TUANYA DI BATALKAN ( STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PA SEMARANG NO. 910/ PDT.G/ 2004/ PA SM DAN PUTUSAN PTA SEMARANG NO 91/ PDT.G/ 2005/ PTA.SMG SERTA PENETAPAN PN SEMARANG NO 23/ PDT.P/ 2006/ 2006/ PN SEMARANG)

UNDIP-2009

434/AJ

KAJIAN YURIDIS PENGESAHAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER ( STUDI KASUS PUTUSAN NO 60/PDT.P/2008/PA JEMBER)

2009

435/AJ

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 30 TH 2004 TTG JABATAN NOTARIS

2009

436/AJ

ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PN SEMARANG

2009

437/AJ

PERJANJIAN KAWIN YG DIBUAT DLM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DG WARGA NEGARA ASING DI KOTA SEMARANG

2009

438/AJ

KEWENANGAN NOTARIS DALM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS SECARA NOTARIIL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 12 TH 2006 TTG KEWARGANEGARAAN

2009

439/AJ

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) THD OBYEK AKTA PPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO 54/PDT/G/1999/PN.PT DI PN PATI)

2009

440/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH KPR BTN BAGI DEBITUR BARU MELALUI ALIH DEBITUR PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSRO) KANTOR CABANG PALANGKARAYA

2009

441/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PENERIMA FIDUCIA JAMINAN BENDA PERSEDIAAN ( STUDI DI PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CAB. SEMARANG PEMUDA)

2009

442/AJ

PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR

2009

443/AJ

KEWENANGAN NOTARIS DLM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS SECARA NOTARIIL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 12 TH 2006 TTG KEWARGANEGARAAN

2009

444/AJ

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DLM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHTB DI KAB PATI

2004

445/AJ

IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN RESIKONYA DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI DI PERBANKAN SYARIAH CABANG MATARAM)

2004

446/AJ

PERCERAIAN YG DISEBABKAN TINDAK KEKERASAN PENGANIAYAAN TERHADAP ISTRI ( STUDI KASUS DI PA SURAKARTA)

2007

447/AJ

PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI PASAL 6 UU NO 6 TH 1996 TTG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BERIKUT BENDA BENDA YG BERKAITAN DG TANAH DI PT BANK UOB CAB GREEN GARDEN JAKARTA BARAT

448/AJ

PENJUALAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP BARANG BARANG JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MULTI PARAMINDO DI KOTA TANGERANG

449/AJ

TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN ANTARA BANK DG NASABAH PENYIMPANAN DANA TABUNGAN DAN DEPOSITO DI PROP DIY

1999

450/AJ

MERGER BADAN USAHA PERBANKAN DAN AKIBAT HUKUM YG DITIMBULKANNYA (STUDI KASUS MERGER ANTARA BANK ARYA PANDU ARTA DAN BANK SURYA NUSANTARA)

1998

451/AJ

EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDICIA YG TIDAK DIDAFTARKAN DI PD BPR BKK BANJARHARJO KAB. BREBES

2009

452/AJ

PENYELESAIAN KREDIT MACET DG JAMINAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI PT BANK NAGARI BPD SUMATRA BARAT CAB. LUBUK BASUNG

2009

453/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PEMEGANG KARTU KREDIT DI BANK LIPPO YK

2004

454/AJ

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENYINGKAPI BENTUK-BENTUK PENYIMPANGAN FIDUCIARY DUTY DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PT YOGYA ALAM LESTARI)

Not – UGM 2006

455/AJ

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI BERAS PADA PERUM BULOG KENDARI

Not

UGM 2007

456/AJ

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA STAND PADA MALL GRAHA TATA CEMERLANG MAKKASAR

UGM 2007

457/AJ

TINJAUAN TENTANG SOCIALISERING PROCESS PADA HUKUM PERBURUHAN DALAM ASPEK KEBIJAKAN PENGUPAHAN

HTN

UGM 2009

458/AJ

PENENTUAN KEADAAN INSOLVENSI DALAM PROSES KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN

Not

UGM 2005

459/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENAMBUNG PADA BANK TERLIKUIDASI

UGM 2005

460/AJ

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN SLEMAN

HTN

UGM-2005

investasi

461/AJ

PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA TANI MELALUI BRI DI KABUPATEN BANYUMAS

UGM

2005

462/AJ

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KLAIM ASURANSI KERUGIAN AKIBAT HURU-HARA

UGM 2005

463/AJ

TINJAUAN HUKUM ATAS PERMASALAHAN DAN KESULITAN PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA (SUMIR)DALAM PERKARA KEPAILITAN

UGM 2005

464/AJ

FUNGSI LEMBAGA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT DIKABUPATEN MAGELANG

UGM 2005

465/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM KETENTUAN KONTRAK STANDAR PEMBERIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MOJOKERTO

UGM 2006

466/AJ

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BERKAITAN DENGANN TANGGUNGJAWAB DIREKSI DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BPR DANAGUNG RAMULTI

UGM 2006

467/AJ

PENERAPAN PPAT DAN KANTOR PERTANAHAN N DALAM PEMUNGUTAN BPHTB SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOT

UGM -2006

468/AJ

HAK UJI MATERIAL TERHADAP PERATURAN-PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH AGUNG

HTN

UGM 2006

469/AJ

TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI PROFESI NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI INSTITUSI HUKUM

Not

UGM 2010

Tanah

470/A

PERAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT DALAM MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS PADA PERUSAHAAN DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS PABRIK GULA PT MADUKISMO)

UGM

2010

T.KERJA

471/AJ

BEA LELANG SEBAGAI PENERIMAAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN LELANG AMAL BERDASARKAN KEP. MENTERI KEUANGAN NO 304/KMK.01/2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

NOT

UGM 2005

472/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN NAMA GRUP MUSIK DI INDONESIA

UGM 2010

473/AJ

OPTIMALISASI PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI PENYELENGGARAAN SMALL CLAIM COURT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

NOT

UGM 2005

474/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK BERKEPENTINGAN ATAS AKUISISI DAN KONVERSI PT. BANK JASA ARTA SERTA PEMISAHAN (SPIN-OFF) UNIT USAHA SYARIAH OLEH PT. BANK BRI (PERSERO) TBK

UGM 2009

475/AJ

UPAYA REKLAMASI PADA AREAL BEKAS PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KAB KATINGAN PROP KAL-TIM

Tambang

UGM 2010

476/AJ

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN (PD BANK BPR BKK) SEMARANG TENGAH

NOT

UNDIP

2010

477/AJ

PELAKSANAAN PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (STUDI KASUS CV TUMBUH MANDIRI JAYA)

NOT

UNDIP 2010

478/AJ

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LAYANG (FLY – OVER) KOTA PALEMBANG

NOT

UNDIP 2010

TANAH

479/AJ

PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH KARENA JUAL BELI SESUDAH PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER)

NOT

UNDIP

2010

tanah

480/AJ

PROSES TUKAR GULING TANAH DESA DAN TANAH BENGKOK UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN PLAMONGAN INDAH (STUDI KASUS DI DESA BATUSARI MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)

NOT

UNDIP 2010

TANAH

481/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN

UNDIP

2010

TANAH

482/AJ

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO, 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DI KAB. KAMPAR PROP. RIAU

NOT

UNDIP

2010

483/AJ

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDASAN PACU BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN (SMB) II PALEMBANG

NOT

UNDIP

2010

TANAH

484/AJ

PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DENGAN AKTA PPAT YANG DIBUAT SEBELUM BERLAKUNYA PP NO. 24 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA

NOT

UNDIP

2010

TANAH

485/AJ

RAGAM PELANGGARAN SOFTWARE ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (STUDI KASUS POLDA JATENG)

NOT

UNDIP 2010

486/AJ

LETTER OF CREDIT DALAM PERBANKAN SYARIAH

(TINJAUAN YURIDIS ATAS APLIKASI KONTRAKTUAL LETTER OF CREDIT DI BANK MUAMALAT INDONESIA)

UIN

2010

ISLAM

487/AJ

SUDDHIWADHANI SEBAGAI SYARAT DALAM PEKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS PERKAWINAN ANTAR UMAT HINDU DENGAN HINDU DENGAN UMAT NON HINDU DI DESA SUMBER KIMIA, KEC GEROKGAK, KAB BULELENG)

NOT

UNDIP 2010

488/AJ

KETAATAN MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KEC BATULAYAR KAB LOMBOK BARAT

NOT

UNDIP 2010

TANAH

489/AJ

TANGGUNGJAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA-AKTA YANG TELAH DIBUATNYA JIKA TERJADI SENGKETA

NOT

UNDIP 2010

TANAH

490/AJ

AKIBAT HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG DILAKUKAN SECARA LANGSUNG MELALUI JUAL BELI (STUDI KASUS PEMBELIAN TANAH HM OLEH PEMKAB SAMBAS UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH

NOT

UNDIP 2010

TANAH

491/AJ

KEDUDUKAN PEMEGANG HAK DAN KEKUATAN SERTIPIKAT ATAS TANAH YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 13/PK/TUN/2010)

NOT

UNDIP 2010

TANAH

492/AJ

PERGESERAN TANGGUNGJAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP ANAK KEMENAKAN MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU PADA MASYARAKAT PADANG PARIAMAN KOTA JAMBI

NOT

UNDIP 2010

493/AJ

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK (STUDI KASUS LAGU LAKSAMANA RAJA DI LAUT)

NOT

UNDIP 2010

HAKI

494/AJ

TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET ATAS PROGRAM KOMPUTER (SOFTWARE) YANG DIGUNAKAN

NOT

UNDIP 2010

INTERNET

495/AJ

KAJIAN TENTANG KERJASAMA PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) DALAM REVITALISASI PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS PADA PEMBANGUNAN SENTRAL PASAR RAYA PADANG)

NOT

UNDIP 2010

496/AJ

AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DAN PEMBERIAN TANGGAL BUKU TANAH HAK TANGGUNGAN YANG MELEWATI BATAS WAKTU DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH DATAR PROPINSI SUMATERA BARAT

NOT

UNDIP 2010

TANAH

497/AJ

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR PT. ADIRA FINANCE KOTA MAKASSAR

NOT

UNDIP 2010

498/AJ

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PELAYARAN SEBAGAI PENGANGKUT DALAM KEGIATAN EKSPOR IMPOR

NOT

UNDIP 2010

499/AJ

PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU JUAL BELI PERUMAHAN DI DENPASAR PROP BALI

NOT

UNDIP 2010

500/AJ

PENERAPAN PASAL-PASAL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA JUAL BELI BANGUNAN RUMAH DALAM AKTA NOTARIS

NOT

UNDIP 2010

501/AJ

PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP ANAK DI POLSEK TEGALREJO YOGYAKARTA

PIDANA

502/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI POLTABES YOGYAKARTA

PIDANA

503/AJ

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI WATES

PIDANA

504/AJ

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA

PIDANA

505/AJ

KAJIAN TERHADAP PASAL 15 AYAT (2) HURUF F UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS MENGENAI KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN DI KOTA YOGYAKARTA

NOT

UGM 2007

TANAH

506/AJ

PELAKSANAAN PENDAFTARAN APHT YANG DIDAHULUI SKMHT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PPAT YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR WILAYAH KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

(STUDI KASUS NOTARIS PPAT X DAN Y DI PURWOREJO)

NOT

UGM 2008