1 PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELESAIAN PERBURUHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA/2003
2 UPAYA HUKUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET/2004
3 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR/2003
4 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROV. RIAU/2005
5 ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI/2004
6 PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DARI HANDPHONE
7 IMPLEMENTASI KONVENSI KEJAHATAN PENERBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINGDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
8 PERAN DAN TANGUNG JAWAB WALI AMANAT SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENERBITAN OBLIGASI
9 FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DI KABUPATEN BANYUMAS
10 PEMBATALAN AKTA NOTARIIL DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)
11 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN SUATU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PPK DI KECAMATAN TEMINABUAN KABUPATEN SORONG
12 PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMPACT DISCS (CD)
13 PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
14 PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK REKAMAN SUARA DI INDONESIA
15 ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI
16 STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURABAYA
17 PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
18 PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI RIAU
19 UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN
20 KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAPD HARTA PENINGGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASSAR
21 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMER 4 TAHUN 1996
22 TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DI BUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK
23 PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
24 PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN( STUDI DI POLRES WONOSOBO)
25 PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASCA PERMA NO 2 TAHUN 2003 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
26 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
27 EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME
28 TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN /KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG BPHTB DITINJAU DARI OBYEKNYA
29 PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBA BARAT
30 PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLTABES YOGYAKARTA
31 PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA, 03
32 PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 03
33 PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE
34 PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI MEDIASI, 06
35 UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET, 04
36 HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM MASYARAKAT (SUATU STUDI TENTANG OPERASIONALISASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT MUSLIM TANGERANG, 07
37 PELAKSANAAN PENANDATANGANAN AKTA OLEH PENERIMA KUASA DALAM AKTA SKMHT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS, 07
38 TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) YANG TIMBUL KARENA ADANYA PEMBAGIAN WARISAN, 04
39 TINJAUAN YURIDIS PENATAGUNAAN TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA BAGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN BUKIT SEMARANG BARU (BSB) DI KOTA SEMARANG, 05
40 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN DI KOTA BANDUNG, 05
41 PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMANNYA DI PENGADILAN AGAMA SLAWI, 06
42 JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BARANG PERSEDIAAN DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG, 07
43 PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MENJELANG PROSES EMISI SAHAM, 06
44 WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA MAGELANG, 06
45 PERANAN BADAN AMIL SEBAGAI PENGELOLA DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 38 TAHUN 1999, 05
46 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING (SEWA GUNA USAHA), 04
47 JENIS-JENIS PERJANJIAN SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PENGGALIAN HAK GUNA BANGUNAN OBYEK HAK TANGGUNGAN, 07
48 PEMBENTUKAN BALAI LELANG SEBAGAI UPAYA PEDAYAGUNAAN LELANG DI INDONESIA, 07
49 PELAKSANAAN PERKAWINAN SUKU DAYAK BAKATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 07
50 PENGGUNAAN TANAH ADAT UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN LANGOWAN KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA, 07
51 PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGIKATAN JAMINAN KREDIT BANK PADA KANTOR PUSAT PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, 08
52 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA, 07
53 PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYATAN KEPERCAYAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA SEMARANG, 07
54 PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG SALATIGA, 07
55 PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN WONOGIRI, 07
56 PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. MITRA DANA PUTRA UTAMA FINANCE CABANG SEMARANG, 06
57 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK, 04
58 EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA DI BANK PAPUA YAPEN WAROPEN SERUI, 07
59 TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP PENGANGKATAN ANAK SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMBAGIAN WARIS (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG), 07
60 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (TANAH PERTANIAN) DI DESA PAKOPEN KECAMATAN BAWEAN KABUPATEN SEMARANG
61 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KOTA SEMARANG, 07
62 PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KHONGHUCU DI KABUPATEN JEPARA, 07
63 PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS MALAPRAKTEK MEDIK DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 126/PDT.G/2003/PN.CBN), 08
64 KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA
65 PELAKSANAAN PERMOHONAN PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH BEKAS HAK GUNA BANGUNAN ASAL HAK BARAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO, 05
66 PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DASAR HIBAH WASIAT DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KOTA PURWOKERTO, 07
67 PERUBAHAN KELAMIN BAGI TRANSSEKSUAL DALAM KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, 05
68 PELAKSANAAN PENDIRIAN YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 DI DENPASAR
69 PELAKSANAAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT BANK NIAGA TBK CABANG BANDUNG, 07
70 KAJIAN HUKUM TENTANG POLIGAMI DAN PERMOHONAN POLIGAMI YANG DITOLAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG, 07
71 PELAKSANAAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 07
72 PENYELESAIAN UTANG DEBITOR TERHADAP KREDITOR MELALUI KEPAILITAN, 07