1. PERANAN ORGANISASI TERHADAP TINGKAT PRODUKTIVITAS KERJA DI PEMERINTAH KECAMATAN [STUDI KASUS DI KANTOR PEMERINTAH KEC. BLIMBING KODYA DAERAH TINGKAT II MALANG] (1998)
2. DINAMIKA GERAKAN POLITIK PEREMPUAN INDONESIA PERJUANGAN AFFIRMATIVE ACTION (TINDAKAN PENEGASAN) KUATA 30 PERSEN PEREMPUAN DI PARLEMEN DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU (2003)
3. PERANAN TAKESRA DAN KUKESRA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA [STUDI KASUS DIKELURAHAN BENER KEC. TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA PROP DIY 2000-2001] (2003)
4. DINAMIKA GERAKAN PEREMPUAN DALAM KERANGKA CIVIL SOCIETY DI ERA REFORMASI [SUATU PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF TERHADAP KOALISASI PEREMPUAN INDONESI DI YK] (2004)
5. PERANAN TAKESRA DAN KUKESRA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA [STUDI KASUS DIKELURAHAN BENER KEC. TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA PROP DIY 2000-2001] (2003)
6. KINERJA DINAS PARIWISATA KAB. SLEMAN DALAM PENGEMBANGAN OBYEK-OBYEK WISATA (2001)
7. KOSONG
8. METAFORFOSA REJIM OTORITARIANISME BOROKRATIK PASCA JATUHNYA SOEHARTO STUDI TENTANG POLITIK PEMBANGUNAN DI KAWASAN WATULIMO KAB TRENGGALEK PROP JATIM PERIODE 2000-2002 (2004)
9. PERAN DAN FUNGSI KPU DALAM PEMILU 2004 [STUDI KASUS PERAN DAN FUNGSI KPU KAB. SLEMAN DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004] (2005)
10. DISKURSUS NASIONALISME ARAB (QAMIYAH) DAN NASIONALISME ISLAM (UMMAH) DI MESIR PADA MASA PEMERINTAHAN GAMAL ABDUL NASSER (2000)
11. PERAN KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD COVERNANCE [SUATU PENELITIAN DESKRIPTIF KUALINTATIF DI DESA SINDUHARJA KEC. NGAGLIK SLEMAN] (2004)
12. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN UMUM [SUATU PENELITIAN DI DESA LUAR KEC. ALAS KAB. SUMBAWA NTB] (2005)
13. TANGGAPAN PENGUNJUNG TERHADAP KREDIBILITAS PETUGAS GARDA DEPAN PT. ASLI DAGADU (2003)
14. DIMENSI-DIMENSI KRITIS INTEGRASI NASIONAL (SEBUAH TELAAH DESKRIPATI TERHADAP FENOMENA KONFLIK KEKERASAN YANG BERSIFAT VERTIKAL DAN HORISONTAL ERA ORDE BARU PADA TAHUN 90AN) (2001)
15. REFORMASI POLITIK INDONESIA [STUDI ANALISIS REPOSISI PERAN DAN FUNGSI PERS DALAM PROSES REFORMASI POLITIK] (2003)
16. REKRUITMEN POLITIK BADAN LEGISLATIF TENTANG LOKAL [STUDI PENELITIAN TENTANG REKRUTMEN, DOMINASI BOROKRASI DAN IKATAN PRIMODIAL ANGGOTA DPRD KAB. SLEMAN PROP DIY] (2003)
17.. GOOD GOVERNANCE DALAM PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (2003)
18. DEMOKRATISASI DESA [PENELITIAN TERHADAP KELEMBAGAAN BADAN PERWAKILAN DESA DI DESA NGUNUT KEC. NGUNUT KAB. TULUNG AGUNG JATIM]
19. KINERJA DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK [SUATU PENELITIAN DESKRITIF KUALITATIF TENTANG KINERJA DINAS PARIWISATA DI KAB. KULON PROGO] (2005)
20.. REKONSOLIDASI GERAKAN MAHASISWA PASCA 1998 (2004)
21. STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKRIDITASI SEKOLAH MENENGAH ATAS BADAN AKREDITASI SEKOLAH PROP DIY (2004)
22. PENDIDIKAN POLITIK MAHASISWA MELALUI ORGANISASI KEMAHASISWAAN (2007)
23. IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN (P2MK) DI KEL. MANDONGA KOTA KEDIRI (2005)
24. RENCANA STRATEGIS PARIWISATA BERDASARKAN IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK WISATAWAN DAN KEINGINAN PENGUSAHA PARIWISATA PANTAI TELUK PENYU KAB. CILACAP (2003)
25. KOSONG
26. PERAN AKTOR DALAM PROSES PENETAPAN KEBIJAKAN UPAH MINIMUM DI PROP DIY (2003)
27. PERAN DPRD DALAM FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH [SUATU PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DPRD KAB. TANGERANG PROP. BANTEN PERIODE 99-04] (2005)
28. PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN PERSEPSI TENTANG KEPEMIMPINAN TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (2006)
29. PENERAPAN PRINSIP TRANSPARASI KESETARAAN DAN EFISIEN DALAM PELAYANAN KTP KEC. CIKARANG SELATAN KAB. BEKASI (2005)
30. KOORDINASI PENGOLAHAN TAMAN NASIONAL TENGGER SEWU (2004)
31. DAMPAK PEMBANGUNAN KAWASAN KOTA LAMA SEMARNG PERUBAHAN SOSIAL PD MASYARAKAT SETEMPA (1999)
32. OPTIMALISASI PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH [STUDI KASUS DPRD KAB. SUMBA BARAT PROP NTT] (2003)
33. KINERJA BIROKRASI PELAYANAN KESEHATAN [STUDI TENTANG KINERJA PUSKESMAS IMOGIRI I] (2004)
34. PENGARUH PERUBAHAN POLITIK TERHADAP RESPON MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA [STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF PADA MASYARAKAT DESA MARGOTAN KEC. SERENGAN KAB. SLEMAN] (2002)
35. PERAN KOPRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KAB. BANTUL (2002)
36. KINERJA BIROKRASI KECAMATAN [STUDI KASUS TENTANG KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KEC. UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA] (2004)
37. NEGARA MASYARAKAT LOKAL DAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL [STUDI TENTANG POLA RELASI NEGARA PT. CALTEX POSITIF INDONESIA DAN MASYARAKAT LOKAL DI KAB. ROKAN HILIR PROP RIAU] (2005)
38. POSISI PESANTREN DI TENGAH BANYAKNYA PARTAI ISLAM [STUDI KASUS DAMPAK REFORMASI POLITIK INDONESIA TERHADAP PONDOK PESANTREN ALMUNAWIR KRAPYAK YOGYAKARTA (2005)
39. ORNOP PASCA KEMERDEKAAN TIMUR LESTE [STUDI DESKRIPTIF PERAN ORNOP DALAM MENUMBUHAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA DI KOTA PALU DILI TIMUR LESTE] (2004)
40. MASYARAKAT SIPIL DALAM DIALOG ANTARA AGAMA [STUDI TENTANG PERAN INTERFEDEI SEBAGAI BAGIAN MASAYARAKAT SIPIL DALAM RESOLUSI KONFLIK ISLAM KRISTEN DI YK] (2004)
41. ANGGARAN DPRD DALAM ERA REFORMASI [STUDI LATAR BELAKANG DAN PROSES PENETAPAN ANGGARAN DPRD OTA YK PERIODE 99-04] (2004)
42. PEMILU PASCA ORBA KUDA TROYO REOLIGARKISME [STUDI KASUS PILKADA KAB. SLEMAN] (2005)
43. IMPELEMENTASI PROGRAM JARINGAN PENGAMAN SOSIAL PPM-OKE [PROGRAM PEMBERDAAAN DAERAH DALAM MENGATASI DAMPAK KRISIS EKONOMI DI KAB. BANTUL] (2004)
44. KINERJA PEMERINTAH DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DESA [STUDI PENELITIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DI DESA WIRONATAN KEC. BUTUH KAB. PURWOREJO (2004)
45. DAMPAK PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN TERHADAP ADMINISTRAI PELAYANAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KALIKAJAR KEC. WONOSOBO (2004)
46. KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN DANA PERIMBANGAN DESA KEC. WONSOSOBO [STUDI KASUS DI DESA WULUNGSARI KEC. SELOMERTO KAB. WONOSOBO] (2005)
47. EFEKTIVITAS BPKN DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH [STUDI DI KAB. WONOSOBO] (2004)
48. PELAKSANAAN FUNGSI BPD BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 1999 [STUDI PENELITIAN DI DESA PAJANG REJO KEC. PUNDONG KAB. BANTUL PROP DIY] (2005)
49. PERAN LURAH DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2004 [SUATU PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITAS DI KELURAHAN AIR KEC KARIMUN PROP KEPULAUAN RIAU] (2005)
50 . PERANAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN GOOG GOVENANCE TINGKAT LOKAL [SUATU PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DI DESA SARIHARJO KEC. NGAGLIK SLEMAN PROP DIY] (2003)
51. PERAN ELIT LOKAL TERHADAP KEMENANGAN PARTAI GOLKAR [STUDI DESKRIPTIF PARTAI GOLKAR DALAM PEMILU LEGISLATIF 2004 DI KAB. BANGAI SULTENG] (2004)
52. PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH [STUDI KASUS DI KAB. BELU PROPINDI NTT BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 1999 DAN UU NO. 25 TAHUN 1999] (2001)
53. PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN DESA [SUATU PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DI DESA CATUR TUNGGAL KEC. DEPOK KAB. SLEMAN PROP DIY] (2003)
54. PERAN PEJABAT BUPATI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KAB. BARU [STUDI PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DI DESA CATUR TUNGGAL KEC. DEPOK KAB. SLEMAN PROP DIY] (2003)
55. OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK [SUATU PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DI KEL. SUKOWINANGUN KEC. MAGETAN KPROP JATIM] (2005)
56. KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT [STUDI PENELITIAN DI KANTOR KELURAHAN JOHO KEC. SUKOHARJO PROP JATENG]
57. KINERJA APARATUR KELURAHAN DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (2005)
58. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK [SUATU PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DI KANTOR KELURAHAN WEDOMARTANI KEC. NGEMPLAK KAB. SLEMAN PROP JATENG] (2005)
59. PERAN APARATUR KECAMATAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE [SUATU PENELITIAN DI KANTOR CAMAT MOYUDAN KAB. SLEMAN PROP DIY] (2003)
60. PENGARUH PELAYANAN PUBLIK BIROKRASI PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA [SUATU PENELITIAN DI DESA JATI TIRTO KEC. BERBAH KAB. SLEMAN DIY] (2005)
61. KINERJA BIROKRASI DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN UMUM [SUATU PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DI DAERAH NGALIAN KEC. KEPIL KAB. WONOSOBO JATENG] (2005)
62. FUNGSI KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (KPDL) DALAM MENGATASI PENCEMARAN UDARA [SUATU STUDI UJI DAN KONTROL UJI DAN KONTROL INDUSTRI DALAM PENCEMARAN UDARA] (2005)
63. PERAN LINGKUNGAN KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN BUDAYA POLITIK [SUATU PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DI DESA TEGAL TIRTA KEC. BERBAH SLEMAN DIY] (2005)
64. KEPEMIMPINAN KEPALA KELURAHAN DALAM PEMBINAAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KEJAJAR KAB. WONOSOBO] (2004)
65. PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA DAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN OTODA [SEBUAH PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DI DESA TAYUBAN KEC. PANJATAN KAB. KULON PROGO DIY] (2005)
66. PERAN PENGAWASAN MELEKAT DAN KEMAMPUAN SDM DALAM MENINGKATKAN KETATAUSAHAAN PERKANTORAN [SUATU PENELITIAN KETATAUSAHAAN PADA KANTOR KESATUAN BANGSA PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. GUNUNG KIDUL] (2002)
67. PENGARUH KEMAMPUAN ADMINISTRASI DAN MOTIVSI KERJA PEGAWAI TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL [SUATU STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF MENGENAI ASPEK PRESTASI KERJA PNS DI KEC. TEPUS KAB. GUNUNG KIDUL DIY] (2004)
68. FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PBB [STUDI PENELITIAN DESKRIPTIF KUANTITATIF TENTANG KESADARAN DISIPLIN APARAT DI DESA SECANG KEC. NGOMBOL KAB. PURWOREJO] (2004)
69. PERAN PERILAKU KEPEMIMPINAN KEPALA DESA BPKD TERHADAP MOTIVASI KERJA BAWAHAN [SUATU STUDI KASUS DI BPKD KEC. WONOSOBO JATENG] (2004)
70. UPAYA MENCAPAI TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAB PURWOREJO PROP JATENG (2004)
71. UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAH (2005)
72. PERANAN PENDAPATAN ASLI DESA DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN DESA [STUDI KASUS TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA CONDONG CATUR KEC. DEPOK KAB. SLEMAN] (2005)
73. PERANAN BPD DALAM MEWUJUDKAN NILAI GOVERNANCE DI TINGKAT DESAS [STUDI TENTANG PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA BPD PADA TAHUN 2004 DI DESA KODAKA KEC. KOTA KAB. SUMBA BARAT NTT] (2006)
74. POLITIK PANGAN DI INDONESIA [ANALISIS RELASI NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS SUMBER DAYA PANGAN DAN REJIM PEMBANGUNAN MENUJU REJIM PASAR BEBAS] (2005)
75. PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA DAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN OTODA (2005)
76. REPRESIFITAS REJIM MEGAWATI TERHADAP GERAKAN MAHASISWA [STUDI KASUS PENAHANAN LGN MAHENDAR K. KETUA YOGYAKART 03] (2005)
77. ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TH. 2002
78. PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH (2000 – 2006) – 2006
79. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL TH